RSS

PROFIL BP4K KUNINGAN

Profil BP4K Kab. Kuningan

Visi :
Terwujudnya Sumberdaya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Kreatif, Inovatif dan Berwawasan Lingkungan.

Misi :

  1. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia  pertanian, perikanan dan kehutanan
  2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan
  3. Menumbuhkembangkan kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan
  4. Meningkatkan jejaring kerjasama, kemitraan yang sinergis antara pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan
  5. Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan

Tujuan  :

  1. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
  2. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
  3. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  4. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan;
  5. Mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada 25 Mei 2010 in Umum

 

GERAKAN PENANAMAN TREMBESI

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kuningan tgl 16 Desember 2010 telah mengadakan gerakan penanaman pohon Trembesi / Albizia saman (Jacq.). Pencanangan gerakan penanaman tersebut dilaksanakan di UPT BP3K Darma dengan dihadiri oleh Bupati Kuningan dan undangan lainya.

 
1 Komentar

Posted by pada 21 Desember 2010 in Tak Berkategori

 

PENYAKIT KARAT TUMOR PADA SENGON DAN PENGENDALIANNYA*)

  1. Gejala

    Karat Tumor pada Sengon memiliki gejala yang khas yaitu pertumbuhan lebih (hiperplasia) pada bagian tumbuhan yang terserang. Gejala penyakit diawali dengan adanya pembengkakan lokal dibagian tanaman yang terserang. Lama kelamaan pembengkakan akan berubah menjadi benjolan-benjolan yang kemudian menjadi bintil-bintil kecil atau disebut Tumor.

    Tumor yang timbul memiliki bentuk bervariasi mulai bulat sampai tidak beraturan dengan diameter mulai dari beberapa milimeter sampai dengan lebih besar dari 10 cm. Tumor tersebut dapat mengelompok atau menyebar pada bagian tanaman yang terserang. Tumor yang masih muda berwarna hijau kecoklatan yang diselimuti oleh lapisan seperti tepung berwarna agak kemerahan yang merupakan kumpulan dari spora patogen. Tumor yang sudah tua berwarna coklat kemerahan sampai hitam dan biasanya tumor sudah keropos berlubang serta digunakan sebagai sarang semut atau serangga lainnya.

  2. Penyebab

    Penyebab Karat Tumor adalah Jamur Uromycladium sp. Menurut hasil penelitian Old et al. Tahun 2000 ( A Manual of Diseases of Tropical Acasias in Australia, Sout-East Asia and India) pada tanaman akasia di australia, asia tenggaran dan india, diketahui yang menyebabkan bintil-bintil dalam jumlah yang sangat besar pada tunas berkayu dan bagian-bagian lain dari akasia dan albasia yang terserang adalah U. notabile dan U. tepperianum.

  3. Pengendalian

    Diupayakan dilakukan penanganan sedini mungkin terhadap serangan Karat Tumor dengan cara mengetahui gejala-gejala serangan penyakit tersebut. Pengendalian penyakit Karat Tumor dapat dilakukan dengan cara mekanik yaitu dengan menghilangkan tumor pada bagian pohon yang terserang. Tumor dikumpulkan dan dikubur dalam tanah agar tidak menular. Setelah Tumor dihilangkan batang dilabur dan disemprot dengan bahan sebagai berikut :

    1. Kapur 1 kg dilarutkan dalam air 5 – 10 liter (untuk 50 pohon).

    2. Belerang 1 kg dilarutkan dalam air 5 – 10 liter (untuk 50 pohon).

    3. Kapur dicampur dengan belerang dengan perbandingan1:1 dilarutkan dalam air 5 – 10 liter (untuk 50 pohon).

    4. Kapur dicampur dengan garam dengan perbandingan10:1 dilarutkan dalam air 5 – 10 liter (untuk 50 pohon).

    5. Belerang dicampur garam dengan perbandingan 10 : 1 dilarutkan dalam air 5 – 10 liter (untuk 50 pohon).

     

    Catatan :Bahan-bahan tersebut, untuk larutan labur lebih pekat dibandingkan dengan untuk semprot. Sebelum digunakan larutan yang akan disemprot terlebih dahulu disaring.

     

*) disadur dari Booklet Penyakit Karat Tumor pada Sengon oleh Dra. Illa Anggraeni Puslitbang Hutan Tanaman Kementrian Kehutanan

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada 3 Desember 2010 in Materi Penyuluhan

 

Rencana Aksi Anti Korupsi dan Sistem Penanganan Pengaduan

Latar Belakang

Tujuan dari Rencana Tindakan Anti Korupsi adalah untuk mengidentifikasi resiko terjadinya korupsi dan tindakan untuk mengatasi atau mengurangi resiko terjadinya korupsi.

Berdasarkan hasil identifikasi Komisi Anti Korupsi Bank Dunia, ada 6 aspek penting untuk mencegah terjadinya korupsi di tingkat proyek, yaitu:

1.    Peningkatan keterbukaan dan transparansi;

2.    Pengurangan resiko terjadinya kolusi;

3.    Pengurangan resiko terjadinya pemalsuan dan kecurangan;

4.    Pengawasan oleh masyarakat sipil;

5.    Sistem penanganan keluhan;

6.    Tindakan sanksi yang jelas dan tegas, serta tindakan untuk memperbaikinya (remedy)

 

Ruang Lingkup Terjadinya Resiko Korupsi

Dalam pengadaan barang dan jasa sering memberikan peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang mencakup :

  1. Adanya anggota panitia yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi / kelompok dari pengadaan barang dan jasa;
  2. Perkiraan biaya untuk setiap paket pengadaan barang dan jasa. Dalam memperkirakan biaya, satuan biaya sering di “mark-up”. Anggaran yang di “mark-up” memungkinkan terjadinya kolusi diantara para pelaksana P3TIP untuk memperkaya diri atau kelompok dari keuntungan pengadaan barang dan jasa;
  3. Dalam penyusunan dokumen lelang untuk pemilihan konsultan, rekanan, kriteria / spesifikasi barang dan jasa sering dibuat supaya cocok dengan konsultan/rekanan tertentu yang ingin dimenangkan;
  4. Tidak dilakukan pengumuman lelang untuk paket-paket pengadaan barang dan jasa, atau informasi / isi serta ukuran pengumuman lelang yang tidak memadai, atau hanya diumumkan pada surat kabar yang memiliki sirkulasi terbatas;
  5. Kelayakan peserta lelang yang mungkin menyerahkan dokumen-dokumen palsu untuk memberi kesan sebagai perusahaan/rekanan yang memiliki kualifikasi yang diminta panitia lelang

 

Rencana Aksi Anti Korupsi

Untuk mengurangi terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan P3TIP, upaya-upaya yang dilaksanakan dalam P3TIP:

a. Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan keterbukaan dan transparansi, yaitu:

  1. Penyebaran informasi P3TIP kepada masyarakat umum melalui situs website khusus untuk pengaduan masyarakat terhadap pelaksnaan program P3TIP. Dokumen yang disediakan dalam website antara lain :
    1. Rencana Program Tahunan
    2. Rencana pengadaan barang dan jasa konstruksi, dan rencana seleksi konsultan setiap tahun.
    3. Seluruh dokumen lelang dan “Request for Proposal” (RFP)
    4. Daftar kontrak yang telah dilaksanakan oleh Badan Pelaksana (CPMU, PPMU,DPIU).
  2. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sebagai berikut :
    1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Pedoman Pengelolaan P3TIP yang telah disepakati dengan Bank Dunia.
    2. Pada awal pelaksanaan P3TIP, Unit Pengelola P3TIP Pusat (CPMU) mengumumkan General Procurement Notice. Pengumuman ini berisi rencana dan jadwal pengadaan barang dan jasa yang akan di laksanakan dalam P3TIP di pusat dan daerah;
    3. Pada awal tahun angaran, CPMU dan sub PMU akan mengumumkan seluruh kegiatan pengadaan P3TIP;
    4. Dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa kontruksi serta seleksi konsultan, dilakukan pengumuman melalui koran nasional, koran lokal, papan pengumuman resmi setempat.
    5. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten) dihadiri oleh masyarakat sipil, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan yang credible, anggota DPRD, dan organisasi profesi lainnya. Selain itu dilibatkan juga aparat pengawasan yaitu Inspektorat sebagai pengawas internal.
    6. Hasil evaluasi dari setiap kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa yaitu pemenang lelang diinformasikan secara terbuka ke seluruh peserta lelang.
    7. Unit/sub-unit Pengelola P3TIP dan Unit Pelaksana P3TIP di daerah mengumumkan daftar kontrak untuk pengadaan barang dan jasa di masing-masing unit kerjanya.
  3. Pertemuan dengan Pemangku Kepentingan (stakeholders)

    Unit pengelola dan pelaksana P3TIP melakukan pertemuan dengan media dan kelompok masyarakat untuk memonitor kemajuan kegiatan P3TIP di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten) pada awal tahun pelaksanaan (Penjelasan Kegiatan) dan pada akhir tahun pelaksanaan P3TIP (Progres Pelaksanaan).

     

b.    Pencegahan Kolusi

Tindakan kolusi merupakan bagian dari masalah korupsi di Indonesia, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, pengadaan barang yang dananya 100% APBN menggunakan prosedur Pelelangan Umum (National Competitive Bidding / NCB) sesuai Keppres 80/2003 yang kemudian diubah dengan Keppres No. 54 Tahun 2010.

Prosedur pengadaan barang yang didanai dari dana pinjaman mengacu pada Guidelines Pengadaan Barang dan Guidelines Seleksi Konsultan dari Bank Dunia, diatur secara rinci dalam Pedoman Pengadaan Barang, Pedoman Pengelolaan P3TIP (PMM), antara lain :

  • Persyaratan media/surat kabar untuk pengumuman lelang;
  • Untuk nilai kontrak tertentu, peserta lelang tidak dibatasi dengan batasan wilayah;
  • Untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi menggunakan prosedur pasca kualifikasi yang memungkinkan peserta lelang berpartisipasi dan bersaing secara ketat tanpa ada pembatasan;
  • Pedoman untuk penyusunan spesifikasi/kriteria pemilihan dan dokumen lelang atau RFP untuk menjamin adanya kesesuaian dengan pedoman yang telah ditetapkan Bank Dunia;
  • Penyusunan perkiraan biaya oleh Unit Pengelola dan Pelaksana P3TIP;

 

 

Sistem Penanganan Pengaduan

Untuk menangani pengaduan pelaksanaan kegiatan P3TIP di Kabupaten Kuningan, ditunjuk Complain Handling Unit (CHU) yaitu Tim yang menangani pengaduan apabila ada indikasi penyimpangan pelaksanaan kegiatan. Pengaduan dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan P3TIP baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Pengaduan dapat disampaikan melalui :

  • Surat, yang ditujukan kepada Tim Penanganan Pengaduan FEATI, Kabupaten Kuningan (Jl. Bhakti Pemuda No.270 Kuningan 45551 telp. 871046. Email : bp4k.kng@gmail.com    
  • Surat, yang ditujukan kepada Tim Penanganan Pengaduan FEATI Pusat dengan alamat Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550, Gedung D Lantai V Telepon/Fax: 021-7827971. Email : feati_jkt@yahoo.co.id
  • Website : feati.deptan.go.id di forum pengaduan.

     

Mekanisme Penanganan Pengaduan sebagai berikut:

  1. Penetapan Kategori Jenis Pengaduan

    Setiap pengaduan akan diproses selama 3 sampai 8 hari kerja oleh TIM Penanganan Pengaduan (CHU) dimasing-masing tingkatan (CHU Pusat, Provinsi maupun Kabupaten). Untuk setiap pengaduan yang akan diproses harus disertai identitas pengadu yang jelas (nama, alamat, telephone). Hal ini untuk menghindarkan pengaduan yang tidak bertanggungjawab. Nama dan alamat pengadu akan tetap dirahasiakan.

  2. Penelaahan Pengaduan

    Setelah pengaduan dipilah berdasarkan kategori, maka CHU segera menelaah secara mendalam kemudian mencari data dan informasi yang berkaitan dengan materi pengaduan.

    Penelaahan pengaduan oleh tim CHU dilaksanakan paling lama 2 hari kerja.

    Untuk memudahkan penanganan setiap pengaduan yang masuk, maka pengaduan akan ditelaah atau dipilah–pilah berdasarkan :

    (1)    Pengaduan yang terkait dengan isu manajemen;

    (2)    Pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, yaitu pengaduan yang terkait dengan adanya ketidaktaatan akan peraturan/asas-asas/patokan program dan intervensi yang negatif dari pihak lain, serta keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia (force majeure);

    (3)    Pengaduan yang terkait dengan isu sosial terkait dengan pelaksanaan program;

    (4)    Menyediakan analisis secara statistik tentang proses penanganan pengaduan setiap bulan yang memuat jenis pengaduan yang telah diterima, status proses penanganan untuk setiap pengaduan.

  3. Penyelesaian Pengaduan

    Setelah pengaduan ditelaah dan diperoleh informasi tambahan mengenai permasalahan pengaduan, maka CHU akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

    1. CHU langsung menyiapkan tanggapan tertulis untuk ditandatangani pejabat yang berwenang dan menyampaikan tanggapan kepada pengadu melalui surat atau website sesuai dengan alamat yang digunakan oleh pengadu;
    2. CHU menyampaikan pengaduan kepada koordinator bidang P3TIP untuk segera membalas pengaduan atau klarifikasi;
    3. CHU akan melakukan monitoring terhadap tanggapan dari pusat yang sudah disampaikan kepada pengadu. Apabila pengadu belum puas dengan jawaban tadi,

      maka pengadu diberi kesempatan meminta klarifikasi atau tambahan penjelasan dan CHU akan segera memberikan tanggapan atau penjelasan tambahan. Apabila pengadu belum juga merasa puas maka CHU dapat melakukan tatap muka dengan pengadu;

    4. Untuk pengaduan yang mengarah kepada indikasi penyelewengan keuangan, maka CHU akan melaporkan kepada pejabat setingkat eselon II untuk mendapatkan tanggapan.
    5. Pengaduan yang penyelesaiannya membutuhkan tindak lanjut. Untuk pengaduan yang dinilai oleh CHU memerlukan tindak lanjut atau sangsi kepada pelaksana P3TIP, maka penanganannya akan diambil alih oleh pejabat strutural lingkup Badan Pengembangan SDM Pertanian.
    6. Untuk pengaduan yang disampaikan ke daerah, CHU masing-masing daerah wajib menyampaikan masalah pengaduan, langkah-langkah penyelesaian dan tahap penyelesaiannya ke CHU pusat untuk dimonitor. Masalah pengaduan dinyatakan selesai, jika telah ada pelurusan atas prosedur yang menyimpang, dana telah dikembalikan atau dilakukan proses hukum, telah dilakukan klarifikasi dan pelurusan dan atau masalah tersebut ternyata karena force majeur.


 

 

 

 


 

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada 19 November 2010 in Tak Berkategori

 

Perkembangan Pelaksanaan FEATI di Kabupaten Kuningan

1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
FEATI adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan banyak pihak, dari petani, tenaga penyuluh pertanian pubik maupun swasta, petugas pemerintah dan juga sektor swasta. Program inti sejatinya adalah merobah pola fikir pelaku utama yang tentu saja membutuhkan waktu dan pendekatan yang holistik. Diharapkan FEATI dapat memperkuat dan secara mendasar menghasilkan ide-ide terobosan dari  mulai awal program serta menyediakan kemungkinan dan kesempatan reorientasi pelayanan pertanian (penelitian dan penyuluhan) menuju sebuah sistem pelayanan multi yang dinamis (“dynamic multi providers system”) yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dan keuntungan kompetitif negara Indonesia di pasar internasional, yang segera dibutuhkan di tahun 2010 ini sejalan dengan diberlakukannya ACFTA.

FEATI mencakup kegiatan utama Revitalisasi Pertanian dibidang penyuluhan, yaitu:  (a) Membangun sumberdaya manusia pelaku penyuluhan pertanian; (b) Mengembangkan sistem kerja dan metode penyuluhan; (c) Meningkatkan peranan kelembagaan  penyuluhan; (d) Memberdayakan dukungan teknologi yang dibutuhkan sistem pertanian dan (e) Meningkatkan pelayanan informasi penyuluhan.
1.2  Tujuan
Program FEATI bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang berorientasi pasar dan dibangun berdasarkan kemitraan yang setara antara petani, pemerintah dan swasta. Secara khusus, FEATI bertujuan untuk menyelenggarakan penyuluhan yang dikelola petani, sehingga kegiatan penyuluhan akan memberikan manfaat langsung terhadap petani untuk mampu mengelola usaha agribisnis yang menguntungkan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

FEATI menawarkan peluang dan kesempatan untuk menentukan penyampaian pelayanan pertanian untuk sistem yang lebih dinamis antara pemerintah dan swasta untuk meningkatkan kemampuan kompetisi sektor pertanian tingkat lokal, regional dan  internasional.

FEATI diharapkan membantu meningkatkan pertanggungjawaban dan efektifitas pelayanan pertanian melaui kemampuan mengembangkan kelembagaan petani, meningkatkan kualitas penelitian yang berdaya guna, dan meningkatkan penggalian pengetahuan dan pelayanan informasi bagi petani, peneliti dan penyuluh. Program ini akan memberdayakan organisasi petani agar lebih berperan dalam pelayanan terhadap kebutuhan petani, dan meningkatkan kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi serta responsif terhadap permintaan pasar.
1.3  Komponen/sub komponen Kegiatan FEATI

Komponen1: Penguatan Sistem Penyuluhan Yang Berorientasi Pada Kebutuhan Petani
Sub Komponen 1.1 Pelatihan,  sosialisasi dan perencanaan partisipatif
Sub Komponen 1.2 Farmer-Managed Grants (FMA)
Sub Komponen 1.3 Support to farmer organizations
Komponen 2: Penguatan kelembagaan dan pembangunan kapasitas
Sub Komponen 2.1 Pengembangan SDM Penyuluhan
Sub Komponen 2.2 Peningkatan fasilitas penyuluhan pertanian
Sub Komponen 2.3 Penguatan Balai Besar Pelatihan Pertanian dan STTP.
Komponen 3:                     Pengkajian Teknologi dan Diseminasi
Sub Komponen 3.1 Penguatan Kelembagaan BBP2TP dan BPTP
Sub Komponen 3.2 Peningkatan keterkaitan antara penelitian, penyuluhan dan petani
Sub Komponen 3.3 Dukungan manajemen
Komponen 4: Penyediaan Teknologi Informasi
Sub Komponen 4.1 Perbaikan kapasitas jaringan di lingkungan Departemen Pertanian untuk mendukung E-petani
Sub Komponen 4.2 Pengembangan pelayanan informasi kepada petani
Sub Komponen 4.3 Sosialisasi dan pelatihan untuk staf lingkup Departemen Pertanian
Sub Komponen 4.4 Implementasi e-petani
Sub Komponen 4.5 Dukungan managemen
Komponen 5: Dukungan Kebijakan dan Manajemen Kelembagaan
Sub Komponen 5.1 Dukungan kebijakan untuk pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Sub Komponen 5.2 Managemen program, koordinasi dan monitoring evaluasi.

1.4  Lokasi
Pelaksanaan FEATI di Kabupaten Kuningan, diselenggarakan di 32 kecamatan dan 40 desa, yang melibatkan lembaga Pemerintah yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BP4K) di Kabupaten, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di kecamatan, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh swadaya serta Petani sebagai ujung tombak di desa.
1.5  Periode pelaksanaan dan kemajuan/status pelaksanaan
Periode Pelaksanaan. Loan efektif dimulai tanggal  28 Juni 2007 tetapi pelaksanaan program FEATI di Kabupaten Kuningan dimulai sejak Tahun 2008 hingga akhir tahun 2011. Saat ini kegiatan FEATI telah mencapai setengah waktu dari masa pelaksanaan Program.
1.6 Total biaya.
Total biaya pelaksanaan Kegiatan FEATI di Kabupaten Kuningan mulai Tahun Anggaran 2008 s/d 2010 adalah sebesar Rp. 9.005.477.000,- dengan Rincian Tahun 2008 sebesar  Rp. 1.830.030.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.263.791.650,- (69,06 %); Tahun 2009 sebesar Rp. 4.822.434.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 4.587.091.704 (95,12 %) dengan rincian LOAN Rp. 4.069.031.260,- (84,38 %) dan APBN Rp. 518.060.444,- (10,74 %); dan Tahun 2010 sebesar Rp. 2.353.013.000 dengan rincian LOAN sebesar Rp. 2.125.680.000,- dan APBN sebesar  Rp. 227.333.000,-. Realisasi keuangan secara keseluruhan sampai dengan 30 September 2010 terhadap alokasi anggaran DIPA Tahun 2010 di Kabupaten Kuningan sebesar 20 % (Rp. 470.668.896,-) dengan rincian; LOAN sebesar 16,02 % (Rp. 376.906.317)  dan APBN sebesar    3,98 % (Rp. 93.762.579).
1.7 Kemajuan/status pelaksanaan
Secara umum pencapaian kemajuan pelaksanaan proyek sampai dengan September  2010 belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana, hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu: (a) keterlambatan pelaksanaan awal, (b) pemahaman pelaksana program di masing-masing tingkatan tentang pedoman pelaksanaan kegiatan serta sistem pengadaan barang dan jasa, (c) proses pendalaman bagi unit pengelola FMA dan penyuluh swadaya dalam menerapkan metode pembelajaran khususnya dalam manajemen pembelajaran, dan (d) terjadinya perubahan kebijakan pelaksana FAETI dalam hal ini yang menyangkut Proposal FMA Desa.
Secara spesifik kemajuan yang telah dicapai sampai dengan September  2010 dilaporkan sebagai berikut;

  1. Kegiatan untuk mendukung penguatan sistem penyuluhan yang berorientasi pada kebutuhan petani secara umum telah dilaksanakan antara lain; bimbingan Tim Penyuluh Lapangan kepada kelompok tani dan petani dalam menyusun proses pembelajaran; Lokakarya Pengembangan Jejaring dan Koordinasi petani; dan Pertemuan dengan Lembaga Keuangan / Permodalan.
  2. Pelaksanaan pembelajaran petani menggunakan dana hibah FMA telah dilaksanakan 2 siklus yaitu tahun 2008 dan 2009. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukan bahwa pelaksanaan pembelajaran petani pada tahun 2008 belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, khususnya prinsip-prinsip pembelajaran yang berkait dengan agribisnis yang sedang dilaksanakan. Pelaksanaan Pembelajaran tahun 2009 prinsip-prinsip agribisnis sudah mulai diterapkan meskipun dalam prakteknya masih perlu terus ditingkatkan. Pelaksanaan pembelajaran untuk tahun 2010 belum dilaksanakan, hal ini terkait dengan proses penyusunan proposal  FMA Desa yang terlambat.  Sampai dengan saat ini dari 40 UP FMA (40 Proposal) yang ada di Kabupaten Kuningan, baru 35 UP-FMA yang proposalnya telah disetujui dan dalam proses pencairan dana di KPPN. Tiga UP-FMA proposalnya dalam proses pengajuan rekomendasi ke Komisi Penyuluhan dan dua proposal  masih dalam tahap verifikasi.
  3. Kegiatan penguatan kelembagaan dan kapasitas kelembagaan penyuluhan di Kabupaten  Kuningan secara umum telah dilaksanakan melalui; (a) pelatihan spesifik lokalita, dilaksanakan Tahun 2009 dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang; (b) pelatihan metodologi pembelajaran partisipatif, dilaksanakan  Tahun 2009 dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang; (c) pembangunan (11 unit) Gedung BPP dan renovasi BPP Lama (4 Unit).  9 (Sembilan) Unit BPP telah dibangun pada Tahun 2009 dan dua unit Gedung BPP dibangun pada Tahun 2010.  Sampai dengan saat ini pembangunan 2 unit gedung BPP prosesnya masih berlangsung dengan realisasi fisik sebesar 60 %.  Dua Unit BPP lama telah direnovasi  pada Tahun 2008 yaitu BPP Mandirancan dan BPP Cilimus , dan  2 (Dua) Unit BPP direnovasi Tahun 2010, sampai dengan saat ini realisasi fisik sudah mencapai 95 %; (d) pengadaan sarana (meubelair dan peralatan) untuk BPP. Pengadaan sarana Mebeulair masih dalam tahap proses pengadaan, sedangkan pengadaan peralatan kantor telah terealisasi fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 96,25 % (Rp. 106.260.000).
  4. Pelaksanaan pencegahan terhadap tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan melalui kegiatan “Rencana Aksi Anti Korupsi”. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi berupa pertemuan dan penyebaran leaflet.  Pertemuan Rencana Aksi Anti Korupsi (ACAP) dilaksanakan tahun 2008 dan 2009 dengan peserta seluruh stake holder pelaksana kegiatan FEATI mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten.  Narasumber pada pertemuan ACAP terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolosian dan Tim Manajemen FEATI Kabupaten. Pembuatan dan penyebaran leaflet yang berkaitan dengan anti korupsi dilaksanakan Tahun 2010. Pada Tahap pertama telah disebar leaflet 800 exemplar.  Leaflet didistribusikan ke dinas/instansi terkait dan ke seluruh UP FMA yang ada di Kabupaten Kuningan.  Sosialisai “Rencana Akksi Anti Korupsi” selain melalui penerbitan leaflet juga dipublikasikan melalui blog BP4K Kuningan yaitu : www.kuninganbp4k.wordpress.com
  5. Selama kurun waktu 2008 – 2009 dampak pelaksanaan kegiatan FEATI di Kabupaten Kuningan telah menunjukan kemajuan. Secara umum dari hasil survey dampak manfaat pelaksanaan program yang dilaksanakan menunjukan bahwa (i) adanya partisipasi masyarakat dalam kajian agribisnis untuk menentukan pembelajaran sebesar 80 %, (ii) pembelajaran diperkenalkan teknologi baru 57 % (iii) telah menerapkan hasil pembelajaran dalam agribisnisnya 92 %, (iv) terciptanya kemitraan 21 % dan (v) perempuan terlibat dalam penyusunan anggaran pembelajaran 78,9 %.

2. KEMAJUAN PELAKSANAAN BERDASARKAN KOMPONEN

Kemajuan pelaksanaan FEATI berdasarkan setiap komponen dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap: (a) Pencapaian tujuan; (b) Kendala; (c)  Isu-isu penting atau resiko yang akan mempengaruhi pelaksanaan proyek dan (d) Tindakan yang perlu dilakukan.  Sebelum melakukan pembahasan evaluasi terhadap 4 (empat) hal tadi, dijelaskan: (a) Tujuan dan (b) Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan sampai dengan September 2010 .
2.1  Komponen A.  Penguatan Sistem Penyuluhan Yang Berorientasi Pada Kebutuhan   Petani
Tujuan Komponen A adalah memacu agenda penyuluhan pertanian dan meningkatkan kapasitas penyuluh untuk:

  1. Mengadopsi Teknologi Baru Yang Merespon Permintaan Pasar,
  2. Mengembangkan Keterampilan Manajemen Agribisnis,
  3. Terlibat Dalam Mewujudkan Kemitraan Dengan Swasta Di Tingkat Desa, Kabupaten Dan Provinsi.

Tujuan ini akan dicapai dengan:

  1. Memperkuat kapasitas petani dan meningkatkan kapasitas organisasi dalam berorganisasi yang akuntabel di setiap tingkatan;
  2. Memfasilitasi kemitraan publik swasta yang produktif dengan  penyedia pelayanan lainnya melalui, antara lain FMA grants, dan
  3. Mengembangkan kapasitas penyuluhan publik dan swasta dalam memfasilitasi akses petani terhadap teknologi, pasar dan pengetahuan.

Kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut yang dirinci per Sub Komponen adalah sebagai berikut:

Sub Komponen A.1. Dukungan terhadap FMA yang terdiri dari:

(1) Sosialisasi dan diseminasi program di tingkat kabupaten dan desa. (2) pelatihan untuk penyuluh swadaya di desa lokasi FEATI pelatihan manajemen FMA untuk UP FMA; (3) menyiapkan proposal partisipatif FMA di tingkat desa; (4) fasilitasi dan bimbingan kelompok Petani oleh Tim Penyuluh Lapangan di desa;  dan (5) fasilitasi terhadap Tim Pengembangan  Organisasi Petani (TPOP) di tingkat Kabupaten.

Sub Komponen A.2. Hibah FMA

Terdiri dari kegiatan memanfaatkan dana FMA untuk mempromosikan kemitraan dalam pelaksanaan pelatihan, penyediaan teknologi untuk pelaksanaan agribisnis di tingkat Desa.

Sub Komponen A.3. Penguatan Organisasi Petani

Terdiri dari kegiatan: (1) Pelatihan Kelompok Tani Laki-laki dan Perempuan; (2) Lokakarya Pengembangan Jejaring dan Koordinasi Petani; (3) Fasilitasi Penumbuhan asosiasi/federasi/Organisasi Tani di Kabupaten; (4)  Temu Teknologi; (5) Pertemuan dengan Lembaga Keuangan / Permodalan.

Pencapaian Tujuan

Untuk memudahkan analisis disajikan pencapaian terhadap target yang di paparkan dalam Sub Komponen A.1, A.2 dan A,3 yang menunjukkan bahwa:

Kegiatan Dukungan Terhadap FMA adalah kegiatan-kegiaan sebagai berikut:

  • Sosialisasi dan diseminasi program yang selesai di tahun 2008 yaitu di Tingkat Kabupaten dan tingkat Desa yaitu di 40 Desa.
  • Pelatihan bagi penyuluh swadaya dilaksanakan 3 angkatan tahun 2008 mencapai 91,32 %.  Pelatihan  bagi pengurus pengelola FMA sebanyak 4 angkatan di tahun 2008 (87,78 %). Pelatihan bagi Ketua/Pengurus Poktan Desa Laki-Laki dan Perempuan dilaksanakan Tahun 2009, masing masing sebanyak 2 Angkatan dengan jumlah peserta 120 orang Pengurus/Ketua Poktan Laki-laki dan 120 orang Pengurus/Ketua Poktan Perempuan.
  • Penyusunan proposal FMA pada tahun 2008 sudah selesai dilakukan sebanyak 28 proposal (28 UP FMA), tahun 2009 jumlah proposal yang dilaksanakan adalah sebanyak 120 proposal (40 UP FMA). Penyusunan proposal FMA pada tahun 2010 dilakukan di desa sebanyak 40 proposal dengan progress 35 proposal dalam tahap pencairan di KPPN, 3 proposal dalam tahap pengajuan rekomendasi Komisi Penyuluhan Kabupaten dan 2 proposal dalam tahap verifikasi akhir.
  • Fasilitasi FMA oleh Tim Penyuluh Lapangan Tahun 2008 terealisasi 100 % (Rp. 144.000.000), Tahun 2009 terealisasi 100% (Rp.96.000.000), dan Tahun 2010 sudah terealisasi 70,83 % (Rp. 56.000.000). Hasil BIA menunjukkan bahwa 100% petani menjadi anggota Kelompok Tani yang terlibat dalam FMA dan 100% petani merasakan adanya perubahan peningkatan kemampuan TPL.  84,21 % petani merasa puas terhadap penyediaan layanan konsultasi oleh TPL  dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi
  • .

  • Kegiatan pembelajaran melalui dana hibah FMA Tahun 2010 belum terealisasi. Implementasi dana hibah ke dalam bentuk pembelajaran FMA yang dikelola oleh petani dan untuk petani dimulai sejak tahun 2008.  Tahun 2008 kegiatan pembelajaran masih belum berorientasi agribisnis. Tahun 2009 kegiatan pembelajaran sudah meulai berorientasi agribisnis tetapi masih belum berprinsip satu desa satu komoditi. Pada tahun ini proses pembelajaran petani sudah berorientasi agribisnis berprinsipkan satu desa satu komoditas.  Proses/prinsif-prinsi bisnis sudah mulai diterapkan dalam penentuan usaha yang akan dilaksanakan dan topik pembelajaran   sudah mulai mengarah pada kebutuhan pengembangan usaha. Hasil Beneficiary Impact Assesment menunjukkan bahwa mayoritas (80 %) petani teribat dalam kajian agribisnis perdesaan.
  • Kegiatan Penguatan Organisasi Petani yang selesai dilaksanakan adalah Workshop pengembangan jejaring dan koordinasi dilaksanakan 2 paket, masing masing dilaksanakan Tahun 2009 dan 2010; Temu Teknologi antar Peneliti dan Petani 2 paket (Tahun 2008 dan Tahun 2009), Fasilitasi Penumbuhan Asosiasi/Federasi/Organisasi Petani 1 Paket dilaksanakan Tahun 2009; dan Pertemuan dengan Lembaga Keuangan/Perbankan 2 paket masing-masing dilaksanakan Tahun 2009 dan 2010.
  • Sinerji kegiatan-kegiatan di atas bermuara pada bagaimana perilaku petani dikondisikan pada: (i) perencanaan yang sistematis; (ii) pengelolaan program FMA; (iii) membangun kepemimpinan; (iv) peguasaan managerial skill; (iv) interaksi kelompok dan antar kelompok. Petani FMA mempelajari dan melakukan (“learning by doing”) melalui implementasi tahapan kegiatan dari Pedoman FMA (kajian agribisnis perdesaan, penyusunan rencana usaha kelompok, penyusunan proposal sampai ke pembelajaran dan pelaporan).  Hal inilah yang menjadi perhatian dalam pencapaian tujuan dari sub komponen A.1.
  • Kendala

    Keterlambatan implementasi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan rendahnya pencapaian tujuan adalah adanya kendala sebagai berikut:

    (i)   Tingkat pemahaman Pengelola FMA terhadap konsep FEATI dan implementasi FMA yang masih bervariasi. Di beberapa desa sangat menonjol, sementara di desa lain masih jauh ketinggalan.

    (ii)  Kapasitas tim pengelola kecamatan dan desa yang juga bervariasi menunjukkan kesenjangan yang lebar.

    (iii) Proses implementasi yang berjenjang.  Proses ini secara konsep sudah bagus, tetapi tidak disertai dengan reward terhadap implementasi konsep yang belum sebanding.

    (iv) Ternyata pengembangan agribisnis yang diharapkan dari FMA kurang memperoleh intervensi proyek yang memadai. Setelah pembelajaran berakhir, pada saat petani mau mencoba mengimplementasikannya terkendala oleh kesulitan biaya, FEATI tidak menyediakan dana untuk itu (modal usaha).  Artinya upaya penambahan kegiatan pembelajaran “demand driven” untuk mengembangkan sistem penyuluhan dari, oleh dan untuk petani tidak ada.

    (v)  Belum ada apresiasi dari BPTP terhadap kelompok pembelajaran FMA (petani) yang responsif terhadap penerapan rekomendasi BPTP.

    (vi) Rentetan kegiatan di masing-masing Sub Komponen yang merupakan sekuens yang pasti dimana keterlambatan satu kegiatan menyebabkan kegiatan-kegiatan berikutnya juga terlambat.  Kendala ini ditemui pada Implementasi Sub Komponen: (i) Dukungan Terhadap FMA yang semuanya tergantung pada kesiapan Pedoman Umum FMA. Pedoman Umum baru diselesaikan pada bulan Agustus 2009, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Sosialisasi dan Reorientasi Pedoman FMA pada bulan September 2009. Tanpa Pedoman FMA, kegiatan-kegiatan selanjutnya tak dapat dilaksanakan; (ii) adanya perubaha-perubahan kebijakan menyangkut proposal FMA Desa yaitu dengan terbitnya pedoman tambahan verifikasi proposal FMA Desa.

    (vii) Kendala administrasi sebagai konsekuensi dari perubahan: (i)  adanya revisi DIPA, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

    Isu-isu/Resiko

    1. Ketergantungan petunjuk Pusat. Isu yang menonjol yang beresiko pada penundaan kegiatan adalah:  masih ditemukan paradigma kepatuhan yang “berlebihan” terhadap Surat dari Pusat yang mengindikasikan ketergantungan terhadap petunjuk dari pusat.
    2. Pemahaman yang berbeda antar instistusi pengawasan luar Departemen Pertanian terhadap implementasi sehingga terjadi kerancuan pada indikator pengawasan (bawasda, BPKP). Akibatnya pengawasan sering tumpang tindih atau berurutan waktunya yang sedikit banyak mengurangi konsentrasi petugas daerah dalam melaksanakan kegiatan.

    Tindakan yang Perlu Dilakukan

    Menghadapi kendala dan isu yang berkembang diperlukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

    1. Melakukan upaya pendampingan dan pengawalan yang ketat serta fasilitasi yang tak kenal lelah dalam implementasi FMA dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.
    2. Meningkatan kapasitas tim pengelola kecamatan dan desa melalui pembinaan, melalui kunjungan dan pertemuan rutin yang diadakan setiap bulan.
    3. Berkaitan dengan point 1 dan 2, refreshing pemahaman konsep FEATI dan FMA bagi petugas dan penyuluh pendamping perlu dipertimbangkan, termasuk mengadakan pelatihan lagi. Pelatihan telah dilakukan pada tahun 2007 sehingga: (i) resiko untuk lupa terhadap pengertian konsep sangat tinggi; (ii) pelatihan tersebut kurang relevan dengan perkembangan FMA 2009 dan 2010 yang berorientasi agribisnis; (iii) ada petugas baru yang belum mengenal FEATI dan FMA.
    4. Menyediakan dana untuk kegiatan intervensi FEATI bagi petani yang akan mengimplementasikan hasil pembelajaran agribinis yang diperoleh dari FMA. Bila memungkinkan, penyedian bantuan biaya untuk aplikasi pembelajaran pengembangan usaha agribisnis di lahan petani, atau modal awal usaha.
    5. Kegiatan-kegiatan FEATI dirancang dalam sekuens yang “kaku”, sehingga pelaksanaan kegiatan kunci beresiko menunda kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk itu perlu dirancang agar kegiatan kunci ini diselengarakan secara tepat waktu. Atau adanya fleksibilitas sekuens kegiatan, kalau perlu ada kegiatan yang bisa dilakukan secara serentak horizontal sehingga tidak menunda kegiatan.
    6. Memperhatikan point 3, 4 dan 5 maka “penyesuaian” kegiatan, misalnya penambahan (realokasi) kegiatan atau pergeseran (reposisi) kegiatan,  perlu dipertimbangkan untuk dijalankan. Penyesuaian ini akan berimplikasi pada komponen kegiatan lainnya, termasuk kebutuhan tambahan dana dan alokasi waktu.
    7. Upaya “upload” bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan FMA yang selama ini telah dilakukan oleh CPMU agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan.  Dengan demikian, semua informasi dari Pusat ke Daerah atau sebaliknya dapat segera sampai.

    2.2  Komponen B: Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan
    Tujuan komponen ini adalah untuk memberdayakan petani untuk menjalankan agenda penyuluhan pertanian dan meningkatkan kapasitas petani agar: (i) Mengadopsi teknologi baru yang memberikan respon lebih baik pada permintaan pasar; (ii) Meningkatkan keterampilan manajemen agribisnis, dan (iii) Membangun jalinan kemitraan publik-swasta di tingkat desa, kabupaten dan provinsi.

    Komponen B  yang dilakukan di Kabupaten Kuningan  adalah perbaikan fasilitas pelayanan penyuluhan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan: (i) Pembangunan BPP (11 Unit); (ii) Renovasi Gedung BPP (4 unit); dan (iv) Pengadaan perlengkapan sarana gedung kantor (15 paket).

    Pencapaian Tujuan

    Analisis Komponen  B.2 menunjukkan pencapaian sebagai berikut:

    1. Gedung BPP hasil pembangunan baru telah selesai sebanyak 9 Unit (Tahun 2009) dan Tahun 2010 pembangunan baru sebanyak 2 unit.  Realisasi Fisik sampai dengan saat ini adalah sebesar 60 %.
    2. Renovasi gedung BPP Lama telah selesai 2 unit (Tahun 2008). Tahun 2010 adalah sebanyak 2 unit dan realisasi fisik sampai dengan saat ini adalah sebesar 95 %.
    3. Upaya penguatan kelembagaan penyuluhan melalui pembangunan baru dan Renovasi diharapkan mampu menjadi wadah/sarana mengembangkan model sistem penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa dengan menata sistem kerja TPL dalam wilayah BPP.  BPP diharapkan menjadi pusat informasi Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan.

    Kendala yang menghambat pencapaian tujuan Komponen B adalah:

    Adanya Revisi DIPA sehingga proses pengadaan Barang Jasa tidak sesuai jadwal yang direncanakan.      

    Isu/Resiko. Timbul kekhawatiran bahwa:

    • Beberapa gedung BPP yang telah selesai dibangun dan direnovasi belum segera digunakan oleh Penyuluh karena belum dilengkapi dengan sarana kantor yang memadai.
    • Tidak ada/belum tersedianya biaya operasional BPP

    Tindakan yang Perlu dan Telah Dilakukan. Berdasarkan tela’ahan kendala dan isu yang muncul, tindakan yang perlu dilakukan dan telah dilakukan untuk menjamin kelancaran implementasi kegiatan dalam mencapai tujuan di Kabupaten Kuningan adalah:

    • Selalu menyadarkan kembali bahwa FEATI adalah program bersama yang harus diselenggarakan oleh semua pihak/institusi yang terlibat sehingga tanggung jawab harus dipikul bersama pula.
    • Gedung BPP yang selesai dibangun telah dimanfaatkan oleh penyuluh pertanian sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
    • Biaya Operasional BPP Tahun 2010 telah direalisasikan yaitu untuk Alat Tulis Kantor dan Biaya Rekening Listrik.
    • Biaya Operasional BPP Tahun Anggaran 2011 telah diusulkan dan sudah masung PPAS Tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 360.000.000 untuk 15 Unit BPP.
    • 2.3   Komponen E. Kebijakan Penyuluhan dan Dukungan Manajemen Proyek
    • Tujuan komponen ini adalah untuk menyediakan dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk pengusulan Undang Undang Penyuluhan baru dan menyusun legislasi yang dibutuhkan serta menyediakan petunjuk yang jelas bagi implementasi sistem desentralisasi penyuluhan pertanian melalui berbagai penyedia pelayanan dibawah Undang Undang Penyuluhan Pertanian yang diharapkan disetujui oleh DPR pada akhir 2006.  Juga akan menyediakan dukungan manajemen dan implementasi kepada CPMU di Badan PSDMP, PPMU dan PPIU di Provinsi serta DPIU di Kabupaten.

    Kegiatan

    1. Mengimplementasikan regulasi Undang-Undang baru yang dikembangkan secara konsultasi yang partisipatif yang menguatkan kembali objektif pengembangan proyek.
    2. Perencanaan, implementasi yang efektif dan efisien, monitoring dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja proyek
    3. Menyelenggarakan pelatihan bagi staf yang dipercaya di semua tingkatan CPMU, Sub PMU, PPIU dan DPIU mencakup aspek-aspek administrasi, manajemen, monitoring dan evaluasi, ICT dan pelaporan proyek dalam rangka menyiapkan mereka dengan tambahan pengetahuan dan peningkatan keterampilan dalam kinerja effektif sesuai tugas dan pertanggung jawaban masing-masing.
    4. Mendukung pelaksanaan survey baseline, kepuasan, dan evaluasi dampak penerima manfaat
    5. Implementasi dan Supervisi rencana manajemen lingkungan dan rencana aksi anti korupsi.

    Pencapaian Tujuan

    1. Pertemuan Konsolidasi Audit yang melibatkan CPMU, Sub CPMU, PPMU, PPIU dan DPIU telah dilakukan masing-masing sebanyak 4 kali di tahun 2010.
    2. Pelaksanaan ACAP sebanyak 3 paket yaitu pertemuan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui leaflet dan website.


    KEMAJUAN PELAKSANAAN TERHADAP TUJUAN PROYEK

    Kemajuan pelaksanaan proyek terhadap tujuan juga diiukur dengan pencapaian terhadap indikator, yang telah dituangkan dalam Logical Framework[1], disajikan secara rinci per Komponen kegiatan. Meskipun ukuran kemajuan ini masih indikatif, belum ada “tangible results”, tetapi diharapkan secara signifikan lebih maju dari gambaran yang disajikan dalam Laporan-laporan Kemajuan Proyek terdahulu. Untuk memperoleh data kuantitatif mengenai ukuran kemajuan ini dilakukan Beneficary Impact Assessment pada bulan Juni 2010.

    Perlu digaris bawahi bahwa tahapan Tengah Masa ini adalah Intermediate Stage, sehingga dalam Impact Assessment yang bisa diukur baru intermediate impact. Informasi yang diperoleh bisa menjadi berguna untuk menghasilkan final output, bila disertai dengan intervensi selajutnya. Peningkatan treatment berikutnya yang efektif termasuk penyampaian dan sentuhan teknologi yang tersedia untuk diadopsi, dibutuhkan untuk menghasilkan direct impact dan indirect impact.[2] Artinya pencapaian indikator yang dipaparkan dalam Bab ini tidak sepenuhnya menjamin pencapaian Objektif dari proyek. Pencapaian ini hanya mengindikasikan bahwa peluangnya menjanjikan. Pembenahan pengimplementasian kegiatan selanjutnya perlu mendapat perhatian serius. Apakah diperlukan pergeseran atau penambahan kegiatan, yang mungkin berimplikasi pada tambahan dana dan atau waktu.  Inilah yang menjadi perhatian utama dalam menginterpretasikan pencapaian yang sudah terjadi.
    3.1. Komponen A. Penguatan Sistem Penyuluhan Yang Berorientasi Pada Kebutuhan Petani
    Sub Komponen A.1. Dukungan terhadap FMA dengan keluaran Penyedia pelayanan penyuluhan (pemerintah, swasta dan petani) menggunakan keterampilan barunya untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan dan pelaksanaan penyuluhan yang dikelola petani (FMA). Adapun indikator keberhasilan yang tercantum dalam PAD[3] sebagai berikut;

    Indikator Keberhasilan Akhir Proyek Mid Term
    Organisasi Petani yang berpartisipasi melaksanakan FMA dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak penyelia lainnya. 70% 50%

    Adapun variable indikator keberhasilan pada sub-komponen A.1. yang digunakan dalam survey manfaat program serta masing-masing pencapaiannya di batasi pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

    1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan pengurus pengelola FMA dan Penyuluh Swadaya.
    2. Partisipasi dalam kajian agribisnis untuk menentukan pembelajaran yang bekerja sama dengan pihak penyelia.
    3. Partisipasi dalam penentuan fasilitator pembelajaran.
    4. Peranan organisasi petani dalam memberikan dukungan pembelajaran melalui dana FMA.

    Hasil survey manfaat program menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan pengurus pengelola FMA dan Penyuluh Swadaya sangat tinggi (93,4%). Adapun alasan yang dikemukakan saat melakukan pemilihan adalah pengelola FMA memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran, dapat dipercaya yang dinyatakan oleh 97,2% responden. Sedangkan alasan pemilihan penyuluh swadaya adalah memiliki kemampuan teknis lebih baik dan kemampuan dalam agribisnis (88,7%). Dari data ini menunjukan bahwa para Tim Penyuluh Lapangan dan penyelia lainnya dapat melakukan fasilitasi dengan melibatkan organisasi petani dan anggotanya sebagai subyek untuk dapat menentukan pilihannya sendiri secara demokratis. Selain daripada itu, hasil evaluasi pelaksanaan FMA siklus pertama menunjukan bahwa organisasi petani dan anggotanya memiliki peranan penting dalam menentukan fasilitator pembelajaran, dimana sebagian besar (80,3%) menyatakan pemilihan fasilitator dan narasumber ditentukan secara aklamasi saat pertemuan perencanaan penyusunan proposal.

    Sub Komponen A.2 Dana hibah pembelajaran petani (FMA Grant) dengan keluaran Petani memanfaatkan dana FMA untuk mempromosikan kemitraan dalam pelaksanaan pembelajaran, penyediaan teknologi untuk pelaksanaan agribisnis. Mengacu pada PAD, indikator keberhasilan sebagai berikut;

    Indikator Keberhasilan Akhir Proyek Mid Term
    Partisipasi anggota organisasi petani dalam pertemuan  perencanaan dan  pengambilan keputusan, dimana : diantaranya adalah perempuan dan kelompok miskin 60 

    30

    50 

    25

    Hasil survey keberhasilan indikator program menunjukan bahwa partisipasi anggota organisasi petani cukup tinggi (73,7%) dalam pertemuan perencanaan pembelajaran, dimana 78,9% perempuan menyatakan terlibat dalam perencanaan sampai dengan penentuan anggaran. Secara ringkas hasil survey pengukuran indikator manfaat program disajikan sebagai berikut;

    1. Terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan kajian agribisnis perdesaan untuk menentukan usaha/agribisnis sebanyak 80,3%.
    2. Agribisnis sesuai hasil Kajian FMA Desa sebanyak 83,6 %
    3. Topik Pembelajaran FMA sebanyak 83,6 %
    4. Proposal pembelajaran sebanyak 80,3 %
    5. Pembelajaran diperkenalkan teknologi baru sebanyak 56,6 %
    6. Telah menerapkan hasil  pembelajaran FMA dalam usahatani sebanyak 92 %
    7. Hasil akhir pembelajaran dapat menciptakan kemitraan antara petani dan pedagang mencapai 21 %
    8. Perempuan yang terlibat dalam penyusunan anggaran sebanyak 78,9%

    Bila digunakan ke 8 intermediate indicator untuk memperoleh gambaran kuantitatif di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota organisasi petani dalam pertemuan perencanaan dan  pengambilan keputusan lebih dari 50 % dan peserta wanita yang berpartisipasi sebanyak 78.9%.  Data ini telah melebihi target pencapaian pada Mid Term yaitu 50% untuk partisipasi anggota dan 25% untuk partisipasi perempuan.

    Dengan demikian untuk pencapaian target indikator keberhasilan lebih lanjut, diperlukan implementasi kegiatan FEATI selanjutnya yang didukung dengan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan issue gender.

    Sub Komponen A.3 Penguatan organisasi petani dengan keluaran Organisasi petani memanfaatkan kemampuan barunya untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya yang membutuhkan, dan  mengelolanya sebagai  usaha kolektif secara terbuka yang memberikan manfaat kepada seluruh anggotanya.

    Indikator Keberhasilan Akhir Proyek Mid Term
    Organisasi petani peserta memiliki pengelolaan keuangan dan pengadaan barang, serta memiliki dan melaksanakan aturan penyelesaian perselisihan 80 70

    Untuk mengukur pencapaian keberhasilan tersebut, BIA mendekatinya dengan menggunakan variabel dan tingkat pencapainnya sebagai berikut:

    (i)        Menjadi anggota organisasi petani yang berpartisipasi dalam kegatan FMA sebanyak 90.8 %

    (ii)      Penilaian terhadap pelayanan dari organisasi yang diikuti sebanyak 54,5 %

    (iii)     Memiliki administrasi keuangan dan pengadaan barang 100%

    (iv)    Memiliki aturan organisasi secara tertulis maupun tidak tertulis sebanyak 100%

    Dari gambaran kuantitatif di atas, menggunakan variable indikator pertengahan yang terbatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator sudah melebihi 70%.

    3.2. Komponen B. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas SDM Penyuluhan.

    Sub Komponen B.2. Peningkatan fasilitas dan pelayanan penyuluhan dengan keluaran Jumlah BPP yang dibangun baru, Jumlah BPP yang direhab dan Jenis peralatan untuk BPP yang dibangun baru dan direhab.

    Indikator Keberhasilan Akhir Proyek Mid Term
    Pembangunan BPP Baru 568 unit 

    Rehab bangunan BPP 284 unit

    Furniture BPP baru 598 unit

    Furniture BPP renovasi 284 unit

    Notebook 89 unit

    Perpustakaan 71 unit

    100 

    100

    100

    100

    100

    100

    100 

    100

    100

    100

    100

    100

    Dengan terbangunnya gedung BPP baru serta tersedianya kelengkapan furniture, komputer dan perpustakaan maka tujuan komponen B untuk:

    1. Memberikan layanan informasi teknologi, budidaya dan pemasaran kepada petani dan organisasi petani dalam bentuk fasilitasi dan pembelajaran melalui berfungsinya BPP sebagai tempat pelayanan penyuluhan.
    2. Menyediakan kepuasan petani terhadap pelayanan penyuluh dan kelembagaan penyuluhan

    Realisasi Pembangunan Gedung BPP sampai dengan saat ini adalah 9 unit telah selesai dibangun dan 2 unit BPP Lama Telah direnovasi. Tahun 2010 2 unit BPP dalam proses pembangunan (progres fisik: 60%) serta 2 unit BPP Lama dalam proses renovasi (progres fisik: 95 %.  ). Tingkat apresiasi penyuluh, petani dan masyarakat sekitar atas kehadiran gedung BPP sangat tinggi. Kondisi ini ditunjukkan oleh kesiapan penyuluh untuk segera menggunakan fasilitas tersebut, hal ini tercermin untuk segera menggunakannya meskipun saat itu belum ada furniture.  Penyuluh rela untuk duduk “lesehan” sambil mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Demikian juga dengan petani dan masyarakat yang merasa bangga dan merasa diperhatikan oleh pemerintah melalui ketersediaan fasilitas penyuluhan ini.

    3.3  Komponen E. Policy Support and Project  Management

    Sub komponen  5.1  Dukungan terhadap implementasi kebijakan penyuluhan pertanian, dengan keluaran Pelaksanaan kebijakan turunan dari UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Perikanan.

    Kabupaten Kuningan telah memiliki kelembagaan penyuluhan sesuai dengan amanat UU No. 16 tahun 2006, yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) di tingkat kabupaten Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di tingkat kecamatan dan Pos Penyuluhan Desa (PPD) di tingkat desa.  Operasional organisasi penyuluhan di tingkat kabupaten dan kecamatan telah berjalan dengan baik, sedangkan operasional pos penyuluhan desa masih perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.


    4.  KEBERLANJUTAN PROYEKPendekatan. Uraian mengenai Bab 4 Keberlanjutan proyek ini akan didekati dengan dengan 2 (dua) macam prediksi yaitu: 

    1. Prediksi keberhasilan FEATI mencapai Tujuan. Prediksi keberlanjutan FEATI sebagai upaya pemberdayaan petani untuk mampu mengelola kegiatan penyuluhan yang pro-petani, didekati dengan membandingkan antara keberhasilan yang sudah dicapai dengan beberapa hal yang belum berhasil atau malahan belum (gagal) dilaksanakan.  Ukuran yang digunakan adalah kegiatan implementasi yang dijabarkan dalam masing-masing Sub-Komponen dari setiap Komponen FEATI yang sudah di bahas pada Bab-bab sebelumnya.  Analisis perbedaan antara kedua hal inilah yang digunakan sebagai dasar objektif penentuan apakah proyek dapat dilanjutkan, baik dengan perbaikan desain atau tidak, atau malahan harus dihentikan.
    2. Prediksi keberlanjutan (“sustainability”) Dampak Proyek. Di sisi lain dengan memandang jauh ke depan setelah proyek berakhir, maka keberlanjutan proyek dapat diartikan sebagai: menilai apakah: (i) dampak yang dihasilkan dan diharapkan tetap berlangsung setelah program berakhir?; (ii) faktor yang mendukung atau menghambat keberlanjutan program?

    Prediksi Keberhasilan FEATI

    Gambaran keberhasilan Proyek sampai dengan saat ini ditunjukkan oleh:

    1. Pencapaian kemajuan per Komponen kegiatan FEATI dalam menggapai tujuan kegiatan masih dalam ambang dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun ada yang masih di bawah target pencapaian Tengah Masa, atau belum dilaksanakan, tetapi diyakini masih mampu dicapai pada akhir Proyek.
    2. Tingkat realisasi fisik dan keuangan Triwulan terakhir yang menunjukkan lompatan kemajuan dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya adalah bukti soliditas dan perkembangan keterampilan manajemen dari seluruh Tim FEATI.
    3. Kemajuan pencapaian indikator kinerja per Komponen yang dibahas secara rinci di Bab 3 mengindikasikan bahwa memang masih ditemukan berbagai kendala maupun isu dan resiko, tetapi masih dalam tahapan yang bisa ditanggulangi serta solusi masalah yang dapat diaplikasikan.
    4. Dukungan Pemerintah Daerah yang baik seperti ditunjukkan oleh  terbentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian sesuai dengan UU No16 Tahun 2006, penyediaan dana pendamping, penyediaan lahan hibah untuk membangun gedung baru Kantor BPP dan Penyediaan biaya operasional BPP.
    5. Hasil Beneficiary Impact Assessment menunjukkan bahwa FEATI melalui implementasi kegiatan Komponen dan Sub-Komponen telah memberikan manfaat untuk penerima manfaat dan menunjukkan tendensi mampu mencapai indikator kinerja kunci.
    6. Terbentuknya unit yang menangani pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan yang dianggap kurang sesuai oleh para pelaku utama maupun pelaku usaha. Menunjukkan bahwa program FEATI mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaanya (Complaint Handling Unit).
    7. ACAP yang dilaksanakan secara kontinyu menunjukkan respon positif program terhadap gerakan anti korupsi.

    Kelemahan implementasi proyek pada aspek:

    1. Pelaksanaan FMA yang berorientasi agribisnis belum berjalan dengan baik, dan dana hibah FMA yang belum kompetitif.
    2. Komisi Penyuluhan belum berperan secara optimal sebagai kelembagaan independen yang memberikan masukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan di daerah yang demand driven and market oriented.
    3. Dinamika Pedoman Verifikasi dan Pemahaman/interpretasi Tim Verifikasi yang beragam dalam menelaah kelayakan proposal baik teknis maupun keuangan, dan juga dalam memberikan  saran perbaikan.

    Indikasi keberhasilan yang lebih banyak daripada kelemahan dalam pelaksanaan FEATI menunjukkan hasil Kinerja Tim dalam memantapkan momentum tengah masa ini untuk berbuat lebih baik lagi dan menjamin keberhasilan pelaksanaan program. Dengan demikian maka dapat disimpulkan sementara bahwa Proyek FEATI masih berjalan pada jalur yang benar, penyimpangan-penyimpangan kecil masih pada ambang yang segera dapat diperbaiki, sehingga mampu berlanjut dan sanggup mencapai Target hingga akhir pelaksanaan program di tahun 2011.

    Keberlanjutan Proyek (Sustainability)

    Dampak Proyek. Dampak yang dihasilkan oleh program FEATI dan diperkirakan akan terus berlanjut adalah:

    1. Komponen A telah berhasil membentuk kesiapan petani untuk meningkatkan kualitas kemampuan manajerial dalam mengembangkan organisasi yang lebih besar dan memiliki orientasi agribisnis melalui pelaksanaan FMA. Metode ini mempunyai kekuatan dalam pengembangan kelompok berdasarkan minat yang sama dalam mengembangkan produk/komoditi unggulan yang diminta pasar.  Selain itu pelaksanaan FMA yang beorientasi agribisnis memberi peluang yang sama bagi kelompok laki-laki, perempuan, dan masyarakat yang terpinggirkan untuk memperoleh akses pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran FMA secara komprehensif merupakan terobosan untuk pemberdayaan petani melalui penerapan metode penyuluhan dari, oleh dan untuk petani.
    2. Pelaksanaan penyuluhan dari petani oleh petani dan untuk petani sebagai hasil akhir dari implementasi FMA.  Keberhasilan petani dalam mengelola kegiatan penyuluhan dari perencanaan yang meliputi kajian agribisnis perdesaan, penyusunah rencana usaha bisnis, pelaksanaan pembelajaran, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan sampai dengan aplikasi hasil pembelajaran dalam kegiatan agribisnis akan membekali petani dengan kepercayaan dan kejelian merancang usaha.  Pada akhirnya petani akan menjadi wirausahawan yang menjadikan kegiatan bertaninya berdasarkan aspek ekonomis yang memandang keuntungan sebagai dasar usaha menggunakan perhitungan ekonomi.
    3. Komponen B telah meningkatkan pelayanan penyuluhan, baik bagi peningkatan kompetensi penyuluh sebagai hasil dari berbagai kegiatan pelatihan. Dari mulai pelatihan teknik fasilitasi, metode partisipatif, sampai ke pengalaman pendampingan petani dalam proses pembelajaran FMA serta mulai berfungsinya BPP baru. Hal ini ditambah dengan iklim yang kondusif sebagai dampak dari implementasi UU no 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian serta berbagai Peraturan Daerah yang menyertainya sebagai turunan pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
    4. Implementasi ACAP akan menjadikan petani dan petugas yang sadar akan bahaya korupsi dan turut membantu pemerintah dalam menciptakan good governance and clean government.
    5. Kebiasaan petani untuk akses terhadap informasi dan teknologi inovasi yang dapat diterapkan oleh petani dengan mengadakan jalinan kemitraan dengan penyedian informasi teknologi baik publik dan swasta.

    Faktor Pendukung/Penghambat Keberlanjutan Program.

    1. Keberhasilan pembelajaran FMA dalam memberikan “tangible results” berupa keuntungan bagi petani yang menerapkan hasil pembelajaran merupakan kunci utama keberlanjutan program. Terkait dengan hal ini ketersediaan modal usaha pada saat menerapkan rencana bisnis di “dunia nyata” merupakan keharusan.  Wacana memanfaatkan PUAP dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya untuk memberikan modal bagi kelompok tani alumni FMA merupan usulan yang layak dipertimbangkan.
    2. Partisipasi aktif dari Komisi Penyuluhan Kabupaten dalam mengontrol implementasi UU No 16 tahun 2006 serta turunan Peraturan Daerahnya agar tidak disalah gunakan untuk kepentingan tertentu.  Kebijakan yang pro petani kecil harus tetap dipertahankan.  Kecenderungan desa sebagai lahan bisnis input produksi pertanian dengan terbuka lebarnya kios-kios disamping memberikan kemudahan bagi petani, bisa saja timbul ekses yang merugikan petani berkedok kemitraan. Pengalaman pahit masa lalu dalam kemitraan yang ternyata menempatkan petani di pihak yang dirugikan harus dihentikan.
    3. Perbaikan terus menerus dalam pengimplementasian FEATI dengan FMA nya merupakan fondasi perubahan pola fikir kearah adopsi manajemen modern dengan keuntungan ekonomi yang memadai.  Program pemberdayaan adalah program yang dinamis yang terus menerus memerlukan terobosan baru.
    4. Resistensi terhadap gerakan penerapan pencegahan dini korupsi hanya dapat didobrak dengan memberikan keteladanan dari semua pihak pelaku FEATI.

    LESSON LEARNED

    Kehadiran proyek bantuan teknis “multi-years” seperti FEATI seyogianya memberikan dampak berupa manfaat pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat.  Baik bagi petani sebagai pelaku utama, petugas PNS dan pihak lain yang terlibat. Sejatinya “lesson learn” merupakan bagian dari keberhasilan Proyek dalam memberdayakan SDM pertanian.  Di bawah ini dirinci beberapa manfaat pembelajaran yang dapat dipetik dari kehadiran FEATI sampai dengan saat ini yaitu:

    Umum.

      1. Untuk Petani
      • Pembelajaran yang diperoleh dari FMA adalah pemberdayaan petani menyusun program secara mandiri “farmer driven extension”. Termasuk ke dalamnya adalah memberdayakan petani dalam menjalin kemitraan. Contoh actual yang menarik perhatian adalah  memanfaatkan kesempatan pembelajaran dalam FMA untuk menjalin kemitraan agribisnis. Meskipun pada kenyataannya jalinan kemitraan yang terjadi masih sedikit.  Hal ini dapat difahami bahwa mayoritas UP FMA di Kabupaten Kuninganberangkat dari sekumpulan petani subsisten dan terpinggirkan, sehingga dalam pembelajaran agribisnis ini masih perlu waktu dan pengalaman yang lebih banyak lagi.
      • Kemitraan yang telah terjalin di Kabupaten Kuningan diantaranya adalah Kemitraan UP FMA Mitra Awirama Desa Kertawirama dalam memasok kebutuhan anakan kelinci dengan seorang Bandar.  Jalinan kemitraan tersebut telah dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis dan bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.
      • Kemitraan yang memberikan keuntungan yang lebih besar kepada petani daripada sebelum menjalin kemitraan memberikan pelajaran bahwa kemitraan kalau dijalin dengan benar bisa memberikan keuntungan yang memadai bagi petani. Bukti ini adalah sangat penting untuk menghapus citra yang berkembang saat ini bahwa petani selalu berada di pihak yang merugikan bila menjalin kemitraan.    Keberhasilan menjalin kemitraan bagi petani FMA ini merupakan aplikasi proses pembelajaran
      1. Untuk kelembagaan penyuluhan. Terwujudnya farmer lead extension, pengembangan kelembagaan sesuai UU dan Perda. Ini diwujudkan menjadi perbaikan sistem pelayanan sesuai dengan permintaan petani,  gerakan BPP yang responsif terhadap kebutuhan petani serta menggerakkan sistem fasilitasi bagi petani.  Sistem penyuluhan dari petani oleh petani untik petani diharapkan terwujud.
      2. Untuk Penyuluh.  Upaya terwujudnya sistem kerja penyuluh pertanian yang memotivasi etos kerja penyuluh mendorong menjadi penyuluh professional.  Pada kondisi seperti ini, petani yang mencari penyuluh dan bukan penyuluh yang mencari petani.  Namun demikian untuk mengarah kesana masih perlu ditingkatkan peran dan kemampuan penyuluh
      3. Untuk PNS.  Salah satu pembelajaran yang bisa diraih hikmahnya dari keterlibatan dalam program FEATI bagi PNS adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktis serta penguasaan spesialisasi dalam hal: (i) Manajemen teknis bagi para Technical Officer; (ii) Manajemen Keuangan bagi para Financial Management Officer;  (iii) Manajemen Pengadaan untuk seluruh Procurement Officer dan (iv) Monitoring dan Evaluation untuk para M&E Officer. Kesempatan belajar sekaligus mengerjakan pekerjaan spesialisasi tersebut merupakan bentuk Capacity Building yang bernilai ekstra dan memberikan tambahan pengetahuan sekaligus keterampilan secara informal tetapi berdampak maksimal.
      4. Untuk swasta.  Kewajiban memenuhi prosedur tender yang dikeluarkan oleh Bank Dunia telah menberikan pembelajaran yang berguna bagi kontraktor di Kabupaten.  Kedisiplinan untuk memenuhi aturan, ketepatan waktu serta transparansi dalam proses tender telah memacu kontraktor di daerah untuk selalu siap berkompetisi. Mereka menyadari bawa tanpa dukungan sumberdaya serta kemampuan teknis yang memadai tidak akan berhasil memeangkan tender serta melaksanakan pekerjaan dengan baik. Hal ini akan menggugah mereka untuk selalu meningkatkan kemampuan berkompetisi dengan sehat, mengurangi keinginan memperoleh kemudahan dan sekaligus menekan KKN.
      5. Implementasi Anti Corruption Action Plan telah mencerahkan semua pihak, baik yang terlibat langsung dalam FEATI, maupun pihak lain untuk bersama-sama seia sekata memberantas habis korupsi. Kepatuhan ini sekaligus mendukung proyek pemerintah untuk menegakkan good governance and clean government. Mulai dari petani, penyuluh, petugas daerah sampai dengan pusat sama-sama dicerahkan untuk tidak melakukan korupsi.

      Per Komponen Program

      Komponen A

      1. Tersedianya dana bantuan transport untuk fasilitasi TPL, sehingga para penyuluh memiliki kesempatan untuk melakukan pembinaan secara terprogram
      2. Penguatan organisasi petani dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari petani oleh petani
      3. Peluang pengembangan usaha dan kesempatan kerja baru dalam penyerapan tenaga kerja sector pertanian,  dengan kegiatan yang terencana dengan baik berdasarkan tahapan manajemen

      Komponen B.

      1)      Penguatan ketrampilan sumberdaya penyuluh sesuai dengan kebutuhan lokal dan implementasi undang-undang desentralisasi.

      2)      Meningkatkan kemampuan kelembagaan lokal dalam menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM penyuluhan.

      Komponen E

      1)      Implementasi anti corruption telah diadopsi dalam lingkungan pemerintah daerah khususnya dalam penanganan pengadaan barang dan jasa.

      Inisiasi terhadap kepekaaan dalam penanganan dini serta kepedulian terhadap terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.


       

      [1] Project Appraisal Document (PAD),  World Bank,  January 4, 2007

      [2] Shresta S, Bell MA, Marcotte PL. 2002. A Framework for an Impact Assessment of IRRI-Country Programs, Los Banos (Philippines): IRRI.

      [3] ditto PAD

       
      Tinggalkan komentar

      Posted by pada 11 November 2010 in FEATI

       

      Klimatologi untuk Pertanian

      Klimatologi merupakan ilmu tentang atmosfer.  Mirip dengan meteorologi, tapi berbeda dalam kajiannya, meteorologi lebih mengkaji proses di atmosfer sedangkan klimatologi pada hasil akhir dari proses-proses atmosfer.

      Klimatologi berasal dari bahasa Yunani Klima dan Logos yang masing-masing berarti kemiringan (slope) yg di arahkan ke Lintang tempat sedangkan Logos sendiri berarti Ilmu.  Jadi definisi Klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim, mengapa iklim di berbagai tempat di bumi berbeda, dan bagaimana kaitan antara iklim dan dengan aktivitas manusia.  Karena klimatologi memerlukan interpretasi dari data-data yang banyak sehingga memerlukan statistik dalam pengerjaannya, orang-orang sering juga mengatakan klimatologi sebagai meteorologi statistik (Tjasyono, 2004)

      Iklim merupakan salah satu faktor pembatas dalam proses pertumbuhan dan produksi tanaman.  Jenis dan sifat  iklim bisa menentukkan jenis tanaman yg tumbuh pada suatu daerah serta produksinya.  Oleh karena itu kajian klimatologi dalam bidang pertanian sangat diperlukan.  Seiring dengan dengan semakin berkembangnya isu pemanasan global dan akibatnya pada perubahan iklim, membuat sektor pertanian begitu terpukul.  Tidak teraturnya perilaku iklim dan perubahan awal musim dan akhir musim seperti musim kemarau dan musim hujan membuat para petani begitu susah untuk merencanakan masa tanam dan masa panen. Untuk daerah tropis seperti Indonesia, hujan merupakan faktor pembatas penting dalam pertumbuhan dan produksi tanaman pertanian.

      Selain hujan, unsur iklim lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah suhu, angin, kelembaban dan sinar matahari.

      Setiap tanaman pasti memerlukan air dalam siklus hidupnya, sedangkan hujan merupakan sumber air utama bagi tanaman. Berubahnya pasokan air bagi tanaman yg disebabkan oleh berubahnya kondisi hujan tentu saja akan mempengaruhi siklus pertumbuhan tanaman.  Itu merupakan contoh global pengaruh ikliim terhadap tanaman.  Di Indonesia sendiri akibat dari perubahan iklim, yaitu timbulnya fenomena El Nino dan La Nina.  Fenomena perubahan iklim ini menyebabkan menurunnya produksi kelapa sawit.  Tanaman kelapa sawit bila tidak mendapatkan hujan dalam 3 bulan berturut-turut akan menyebabkan terhambatnya proses pembungaan sehingga produksi kelapa sawit untuk jangka 6 sampai 18 bulan kemudian menurun.  Selain itu produksi padi juga menurun akibat dari kekeringan yang berkepanjangan atau terendam banjir.  Akan tetapi pada saat fenomea La Nina produksi padi malah meningkat untuk masa tanam musim ke dua.

      Selain hujan, ternyata suhu juga bisa menentukkan jenis2 tanaman yg hidup di daerah2 tertentu.  Misalnya perbedaan tanaman yang tumbuh di daerah tropis, gurun dan kutub.  Indonesia merupakan daerah tropis, perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau tidaklah seekstrim perbedaan suhu musim panas dan musim kemarau di daerah2 sub tropis dan kutub. Oleh karena itu untuk daerah tropis, klasifikasi suhu lebih di arahkan pada perbedaan suhu menurut ketinggian tempat. Perbedaan suhu akibat dari ketinggian tempat (elevasi) berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Sebagai contoh, tanaman strowbery akan berproduksi baik pada ketinggian di atas 1000 meter, karena pada ketinggian 1000 meter pebedaan suhu antara siang dan malam sangat kontras dan keadaan seperti inilah yg dibutuhkan oleh tanaman strowbery. (La An)  http://mbojo.wordpress.com/2007/05/23/klimatologi-untuk-pertanian/

       
      Tinggalkan komentar

      Posted by pada 11 November 2010 in Materi Penyuluhan

       

      Data Penyuluh dan Wilayah Binaan

      Data Penyuluh dan Wilayah Binaan di Kabupaten Kuningan Tahun 2010, tersaji pada tautan berikut :
      Data Penyuluh Dan Wilayah Binaannya

       
      Tinggalkan komentar

      Posted by pada 25 Oktober 2010 in Tak Berkategori

       

      Pertemuan Dengan Lembaga Keuangan / Permodalan

      Tim Manajemen Distric Project Implementation Unit FEATI Kabupaten Kuningan telah melaksanakan kegiatan Pertemuan dengan Lembaga Keuangan / Permodalan. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari tanggal 7 Oktober 2010, dihadiri oleh para ketua UP FMA se Kabupaten Kuningan sebanyak 40 orang. Narasumber berasal dari lembaga keuangan / permodalan yang ada di Kabupaten Kuningan yaitu BJB Cabang Kuningan, BRI Cabang Kuningan dan PD BPR Kuningan.
      Tujuan dilaksanakannya pertemuan ini adalah untuk menjembatani pihak UP FMA dengan pihak Perbankkan dalam rangka pemenuhan modal usaha yang dilakukan UP FMA.

       
      Tinggalkan komentar

      Posted by pada 25 Oktober 2010 in Tak Berkategori

       
       
      Ikuti

      Get every new post delivered to your Inbox.